Irma menilai, perdebatan soal siapa pemilik dapur MBG seharusnya tidak perlu dipolitisasi.
Menurutnya, yang terpenting adalah komitmen konsisten menjalankan SOP agar makanan bergizi gratis aman sampai ke tangan penerima manfaat.
“Jangan lagi dipolitisasi. Isunya bukan siapa yang punya, melainkan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah cukup banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru memperburuk citra,” tegasnya.
Irma berharap, keberhasilan pengelolaan dapur MBG oleh Polri bisa menjadi standar baru yang ditiru oleh seluruh pihak.
Agar program prioritas pemerintah tersebut benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan persoalan di lapangan.
